1.) Ketentuan pengaduan WBS

• Dapat memberikan informasi mengenai data diri, sekurang-kurangnya memuat : alamat rumah/ kantor, nomor yang bisa dihubungi yaitu telepon, handphone, e-mail meskipun Iaporannya tidak Iengkap.
• Dimungkinkan untuk merahasiakan identitas (anonim), namun wajib memberikan informasi !engkap sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur yang harus ada dalam laporan WBS yakni What, Where, When, dan bukti pendukung. Laporan pengaduan memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
  1) Masalah yang diadukan (What) Pokok pengaduani penyingkapan yang ingin diungkapkan dan jumlah kerugian jika bisa ditentukan akan lebih balk apabila satu pengaduan/ penyingkapan hanya untuk satu masalah saja sehingga fokus;
  2) Pihak yang teriibat (Who) Siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas kejadian tersebut termasuk saksi dan siapat pihak mana yang diuntungkan/ dirugikan;
  3) Lokasi kejadian (Where) Lokasi/ lapangan operasi mana masalah tersebut terjadi, dengan spesifik menyebutkan nama tempat atau fungsi yang dimaksud;
  4) Waktu kejadian (When) Periode kejadian yang menyebutkan tanggal, bulan dan tahun saat masalah tersebut terjadi;
  5) Bagaimana terjadinya dan apakah ada bukti atau tidak (How);
  6) Apakah kasus ini pernah dilaporkan kepada orang/ pihak lain;
  7) Apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya;
  8) Data pendukung: laporan menyatakan data/ dokumen yang dapat digunakan sebagai bukti awal untuk menyingkap kebenaran dari laporan.

2.) Kerahasiaan pengaduan

• Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/ penyingkapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan professional.
• Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan
• Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diadukan kepada pihak manapun
• Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan penelaahan awali kiarifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/ penyingkapan
• Dalam memberikan perlindungan, perusahaan dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSKP)
• Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.